ZonaBekasi,Warga kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, kota Bekasi yang terkena dampak penggusuran proyek double double track Pt.KAI Daops 1 memenuhi panggilan tegoran (Aan maning) Pengadilan Negeri (PN) klas 1A Kota Bekasi, Kamis,4/42019.

Selain itu warga juga meminta ketua pengadilan negeri kota Bekasi untuk menunda pelaksanaan eksekusi dan pengosongan tanah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht).

“Ini adalah teguran kepada warga yang terkena double double track yang saat ini belum menerima ganti rugi, karena ganti rugi ini tidak layak dan tidak adil, dan memang saat ini sedang melakukan gugatan dipengadilan,” ucap M. Mahrus Ali, kuasa hukum warga Kalibaru usai memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi.

Dijelaskan Mahrus Ali, bahwa kedatangannya bersama warga Kalibaru untuk memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi, juga untuk menyampaikan permohonan penundaan eksekusi lahan yang nantinya akan dibuat jalur kereta.

“Kita sudah meminta ketua pengadilan, kepada hakim, untuk menunda pelaksanaan eksekusi sampai kemudian gugatan kita memperoleh kekuatan hukum tetap. Mudah-mudahan ketua pengadilan mengerti akan keadilan, karena mereka inikan berbicara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahrus Ali memaparkan, permohonan warga tersebut karena warga beralasan bahwa panitia pengadaan tanah dalam hal ini Kemenhub dan balai tekhnik perkeretaapian telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Telah melanggar hak warga. Tanah ini dimiliki warga secara legal dan harus dilindungi oleh negara. Ternyata tidak, yang harus dilindungi oleh negara adalah batas patok yang tidak ada, terkait dengan tidak dimasukannya penilaian bidang tanah yang senyata-nyatanya atau faktanya,” ungkap Ali

Selain itu, masih menurut Ali, warga tidak mendapatkan informasi harga tanah yang jelas, seharusnya pemerintah memberikan hasil musyawarah penetapan harga harus dari KJPP fas.

“Tapi ternyata, antara harga dari fas atau apresial tidak sesuai dengan penawaran harga, dan bukti-buktinya kita sudah serahkan kepada pengadilan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, senada dengan Mahrus Ali, ketua RW 02 kelurahan Kalibaru, Slamet Sumardi mengatakan, harga tanah yang akan dijadikan double double track masih dirasakan kurang sesuai oleh warga.

“Kami menolak keputusan sidang konsinyasi itu, karena dalam putusan itu menggunakan appraisal tahun 2015, nah sekarang kan 2019 dan appraisal berlaku selama enam bulan, kami tolak, apalagi harga sekarang tidak sesuai dengan harga pada saat itu,”ujarnya

Diketahui, warga RW 02 kelurahan Kalibaru, Medan Satria menuntut untuk ada pengukuran ulang atas tanah warga yang terkena Double Double Track (DDT) Pt. KAI, serta menyesuaikan harga secara wajar. Warga juga mengaku belum pernah diajak musyawarah oleh PT. KAI.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here