Beranda Bisnis Pembayaran Ganti Rugi Tahap II Proyek LRT Untuk Warga Jatimulya

Pembayaran Ganti Rugi Tahap II Proyek LRT Untuk Warga Jatimulya

0
BERBAGI

ZONABEKASI.COM, Kementerian Perhubungan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) hari ini membayarkan uang ganti rugi (UGR) tahap II pembangunan Light Rail Transit (LRT) untuk 23 bidang tanah dan 3 bangunan dikelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten Bekasi. Rabu,26/12/2018.

“Jadi hari ini pembayaran tahap kedua untuk Depo LRT, dibayarkan 23 bidang tanah dan 3 bangunan.Itu sudah termasuk tahap pertama yang 7 orang di cancel atau tertunda,” terang Jumardi PPK pengadaan tanah untuk pembangunan LRT JABODEBEK.

Jumardi berharap, setelah dilakukan pembayaran tahap II ini bulan depan sudah akan bisa dimulai konstruksi pembangunan Depo LRT.

“Setelah dibayar warga sudah mulai pindah, walaupun kita berikan waktu 1bulan maksimum untuk dia membongkar bangunannya kalau ada yang dibutuhkan, tapi kalau tidak dibongkar, setelah ditinggalkan nanti akan dibongkar sendiri oleh proyek,” ujarnya kepada zonabekasi.com

Dikatakan Jumardi, minimal diperlukan waktu selama satu setengah tahun untuk membangun Depo dan kemungkinan pembangunan baru akan dimulai pada pertengahan, atau Minggu ketiga dibulan Januari 2019.

“Jadi memang ini terlambat. Sehingga dari pihak proyek akan mensimulasikan sistim pengoperasiannya tanpa automatic dulu. Tetap 2019 di ujicoba, tapi tidak menggunakan sistim automatic, kereta nya bisa tapi belum full automatic,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Kepala kantor BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo memaparkan. Pembebasan itu untuk mereka yang berhak, bisa dari pemilik tanah,pemilik bangunan,pemilik tanaman dan benda-benda lain.

“Kebetulan di Jatimulya ada dua jenis status pemilik tanah, tanah hak milik masyarakat dan tanah penyertaan modal negara (PMN) untuk PT.Adhi Karya,” ungkap Deni.

Kemudian, terangnya, bagi tanah hak milik masyarakat tentunya di identifikasinya komplit. Mulai dari tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainya. Sedangkan tanah PMN, tanahnya milik negara jadi identifikasinya untuk negara, sedangkan bangunan, tanaman dan lainya di identifikasinya untuk penggarap.

“Dalam konteks undang-undang 2012, apabila pihak yang beritikad baik menggunakan tanah negara, dia akan diberikan ganti kerugian tidak dengan tanahnya, tapi bangunannya,” jelas Deni.

Lanjutnya, Hari ini kita membayarkan 26 pihak yang berhak, 23 bidang tanah dengan 3 bangunan senilai 36.537.130.000 untuk tahap kedua.

“Nanti untuk tahap ketiga sedang dalam proses validasi, Insya Allah diawal tahun bisa kita bayarkan lagi, bertahap terus menerus sampai kita menyelesaikan di Jatimulya,” pungkasnya. (RAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here