Beranda News Akurasi Data dan Infomasi JPPR Kota Bekasi diragukan

Akurasi Data dan Infomasi JPPR Kota Bekasi diragukan

0
BERBAGI

Apa yg disampaikan oleh JPPR menjadi penambah imun bagi Bawaslu Kota Bekasi, dan kami mengucapkan banyak terimakasih serta kami juga berharap kepada JPPR, agar memfungsikan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, karena JPPR selaku lembaga pemantau pemilu yg disertifikasi oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pesta Demokrasi saat ini, diberikan kewenangan.

Hasil pemantauan JPPR dalam tahapan kampanye jika menemukan dugaan pelanggaran maka alatnya difungsikan (Membuat Laporan kepengawas pemilu) karena kami meyakini betul bahwa lembaga yg di sertifikasi oleh bawaslu memahami regulasi Pemilu, jika melakukan pemantauan diiringi oleh pemahaman regulasi tidak dengan opini pribadi dan lebih tepatnya memiliki landasan.

Adapun dasar pemantau termuat dalam perbawaslu 4 tahun 2018 Tentang Pemantau Pemilu, berbicara tentang hak dan kewajiban pemantau termuat dalam bab V.

Selanjutnya kaitan dengan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, perbawaslu sudah mengatur secara explisit prosedur penanganannya melalui perbawaslu 9 Tahun 2018, sebagai mana telah dirubah menjadi perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU adapun proses TPP melalui berapa pembahasan.

Pembahasan 1, Melakukan penyelidikan, pembahasan 2, meningkatkan hasil penyelidikan ketahap penyidikan jika unsur dugaan pasal yg disangkaan terpenuhi selanjutnya pembahasan 3 dari hasil penyidikan yg dilakukan penyidik (polri) selesai dilakukan dilimpahkan ke JPU.

Kaitan dengan temuan bawaslu atas dugaan TPP sudah sampai pembahasan 3 ini merupakan langkah prestasi sentar gakkumdu kota bekasi, hanya saja dalam proses ketiga tersebut jaksa meberikan catatan untuk penyidik agar mengklarifikasi komisioner KPU RI sebagai(saksi ahli), penyidik sudah berupaya semaksimal mungkin agar catatan jaksa terpenuhi dengan menyambangi kpu ri akan tetapi komisioner kpu ri tidak bisa dimintai klarifikasi karena dalam minggu tersebut seluruh komisioner kpu ri berada di beberapa daerah di luar jakarta, dan waktu yg tersedia berdasarkan perbawaslu tersebut dalam pembahasan 3 jika jpu memberikan catatan hanya 3 hari yg disediakan untuk penyidik

Selanjutnya dalam waktu dekat kami akan sampaikan dan ingatkan kepada JPPR agar membaca peraturan tentang pelaksanan pemilu, terutama perbawaslu 4 tahun 2018 jika dibaca pasal 19 huruf (f) (hak pemantau) menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 huruf (g), (j), dan (k) (kewajiban pemantau)
(g)menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu (j)menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; (k) melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 24 Terhadap pelanggaran yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu.

Tomy Suswanto
Ketua Bawaslu Kota Bekasi
Kota Bekasi, 16 Desember 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here