Beranda Pemerintahan Walikota Bekasi Akan Berkunjung Ke kantor Ombudsman Bahas Sangsi LAHP

Walikota Bekasi Akan Berkunjung Ke kantor Ombudsman Bahas Sangsi LAHP

47
0
BERBAGI

ZONABEKASI -KOTA, Walikota Bekasi Rahmat effendi mengaku terlambat menerima dokumentasi LAHP Ombudsman terkait dugaan mogok pelayanan publik di dua belas kecamatan yang ada di Kota Bekasi beberapa waktu lalu.

“Saya baru terima tanggal 27 kemaren. Ternyata dokumentasi oleh pejabat sebelumnya tidak ada aslinya semua, bahkan rekomendasi itu coppy nya saja tidak ada,” ungkap Pepen sapaan akrab Rahmat effendi kepada zonabekasi.com dihotel Santika Selasa,2/10/2018.

Pepen menjelaskan, oleh karena sebab itu pihaknya telah menyurati Ombudsman untuk menanyakan LAHP terkait rekomendasi pemberian sangsi kepada ASN yang diduga terlibat dalam mogok pelayanan publik.

“Maka saya bikin surat ke ombudsman Jakarta Raya, saya minta mana, harusnya surat itu kan terdisposisikan kepada pejabat yang baru, terus serah terima harus ada di memorinya, ini tidak ada. Jadi memori pejabat yang lama kepada saya ini tidak ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pepen menegaskan dalam waktu dekat ia akan berkunjung ke kantor Ombudsman RI Jakarta Raya di Gedung HR. Rasuna Said Jakarta untuk untuk membicarakan hal tersebut.

“Kalau bisa besok atau hari kamis saya mau kesana (Ombudsman), mau konsultasi apa yang harus di lakukan. Karena kalau saya menjatuhkan sangsi ada aturan lain, ada PP 58 yang harus dipenuhi,” terangnya.

Sambung Pepen, “Jadi lebih baik kita diskusi, mana yg harus kita lakukan, ini sudah mulai baik lagi kinerja, udah mulai semangat lagi. Jangan sampai nanti patah semangat APBD tidak tercapai yang rugi masyarakat hanya karena masalah itu,”tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan itikad baik dari Walikota Bekasi, “Karena prinsip pengawasan Ombudsman adalah perbaikan, bukan penghukuman,” ujarnya.

Lebih lanjut Teguh memaparkan, “Karena itu, kenapa kami memperlonggar batas waktu tindakan korektif dari sejak pemberian LAHP ke Pj Ruddy, lalu ke Pj Toha dan kemudian ke Walikota terpilih semata-mata agar penyelesaian terkait dengan penghentian pelayanan publik tanggal 27 juli 2018 bisa mendorong Profesionalisme ASN Kota Bekasi,” jelasnya. (RAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here